OPERASIONAL EKSPOR

By : | On : 09 FEBRUARI 2017 | 247 VIEWS

KETENTUAN POKOK KOMODITAS PERTANIAN EKSPOR

1. Kewenangan penerbitan Phytosanitary Certificate (PC) dari pemerintah Indonesia didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian, yaitu Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran komoditas ekspor yang bersangkutan;

2. Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan akan menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC) hanya berdasarkan ketentuan/permintaan negara tujuan dan dengan memperhatikan peraturah perundang-undangan Instansi Perlindungan Tanaman/Karantina Negara tujuan;

3. Hanya petugas Karantina Tumbuhan yang telah ditunjuk yang dapat menandatangani Phytosanitary Certificate (PC);

4. Phytosanitary Certificate (PC) yang berlaku sah adalah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah (Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan). Model dan format PC ditentukan oleh IPPC serta ditetapkan pemberlakuannya oleh Pemerintah Indonesia. Phytosanitary Certificate (PC) yang dikeluarkan oleh instansi lain, terlebih-lebih yang dikeluarkan oleh badan/organisasi swasta tidak akan diakui oleh instansi Karantina Tumbuhan di negara tujuan;

5. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan Phytosanitary Certificate dilampiri dengan sertifikat apapun. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi/Organisasi/Badan lain tentang mutu, riwayat pertanaman asal komoditas, hama dan penyakit tertentu hanya dapat digunakan sebagai referensi pemeriksaan kesehatan tanaman untuk penerbitan Phytosanitary Certificate;

6. Keterangan tambahan (additional declarations) pada PC hanya dapat dicantumkan atas permintaan negara tujuan dan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan Petugas Karantina Tumbuhan terhadap komoditas ekspor yang bersangkutan;

7. Penolakan  penerbitan  Phytosanitary  Certificate dilakukan  berdasarkan beberapa sebab: a. Komoditas  yang diekspor  termasuk dalam daftar  komoditas  yang menurut ketentuan di negara tujuan dilarang masuk ke dalam negara yang bersangkutan; b.Komoditas  yang  diekspor  dikenakan  ketentuan  lain  yang  berlaku, seperti pengeluarannya memerlukan ijin dari Menteri Pertanian, terkena ketentuan CITES, dan sebagainya; c. Komoditas ekspor yang bersangkutan mengandung/membawa OPT yang dicegah pemasukan/penyebarannya di negara tujuan, terkecuali OPT yang bersangkutan dapat dieliminasi (diberantas) dengan memberikan perlakuan terhadap komoditas dimaksud terlebih dahulu; d. Komoditas bukan berasal dari Indonesia dan/atau tidak dikeluarkan melalui pintu keluar (pelabuhan, bandara, kantor pos) dari Indonesia; e. Komoditas ekspor telah dikeluarkan dari wilayah negara Indonesia (dalam pengertian telah dinaikkan ke alat angkut dan telah berangkat), terlebih-lebih telah sampai ke negara tujuan. Pengecualian dapat dilakukan apabila Petugas Karantina Tumbuhan dapat dan diijinkan oleh negara tujuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan komoditas yang bersangkutan di pelabuhan tujuan;
* Pada prinsipnya atas permintaan pemakai jasa, terhadap semua komoditas ekspor dapat diberikan Phytosanitary Certificate. Dalam hal negara tujuan mensyaratkan kondisi tertentu yang tidak berkaitan dengan OPT, Eksportir wajib memperoleh rekomendasi dari lembaga yang telah diakui secara internasional;
* Pencantuman keterangan tentang disinfestation and/or disinfection treatment hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaari perlakuan (disinfestation) terhadap komoditas yang bersangkutan diawasi oleh Petugas Karantina, atau perusahaan pelaksana perlakuan /disinfestation telah diakreditasi dan telah memperoleh sertifikat mutu :
* Komoditas  yang diekspor  termasuk dalam daftar  komoditas  yang menurut ketentuan di negara tujuan dilarang masuk ke dalam negara yang bersangkutan.
* Komoditas  yang  diekspor  dikenakan  ketentuan  lain  yang  berlaku, seperti pengeluarannya memerlukan ijin dari Menteri Pertanian, terkena ketentuan CITES, dan sebagainya.
* Komoditas ekspor yang bersangkutan mengandung/membawa OPT yang dicegah pemasukan/penyebarannya di negara tujuan, terkecuali OPT yang bersangkutan dapat dieliminasi (diberantas) dengan memberikan perlakuan terhadap komoditas dimaksud terlebih dahulu.
* (pelabuhan, bandara, kantor pos) dari Indonesia.
* Komoditas ekspor telah dikeluarkan dari wilayah negara Indonesia (dalam pengertian telah dinaikkan ke alat angkut dan telah berangkat), terlebih-lebih telah sampai ke negara tujuan. Pengecualian dapat dilakukan apabila Petugas Karantina Tumbuhan dapat dan diijinkan oleh negara tujuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan komoditas yang bersangkutan di pelabuhan tujuan.
* Penolakan  penerbitan  Phytosanitary  Certificate.