INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN

By : | On : 09 FEBRUARI 2017 | 568 VIEWS

INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN adalah suatu tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang lingkup standar persyaratan dan tata cara penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan di dalam dan di luar daerah tempat pemasukan dan pengeluaran milik perorangan atau badan hukum adalah agar dapat memenuhi persyaratan dan kelayakan teknis untuk media pembawa yang masuk maupun keluar yaitu : Sarana Pemeriksaan, Sarana Perlakuan, Sarana Penahanan, Sarana Pemusnahan, termasuk didalamnya Pembinaan dan Pengawasan.

PESYARATAN PENETAPAN INSTALASI KT
PERSYARATAN TEMPAT DAN SARANA INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN :

1. Kondisi dan Situasi Lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK
* Lokasi/tempat strategis dan terjangkau
* Lokasi/tempat dalam keadaan tertutup berpintu
* Lokasi/tempet terkendali, terkawal, dan terjaga dari lalu lintas orang atau hewan yang tidak dikehendaki
* Lokasi/tempat berpagar
* Lokasi/tempat bebas dari vegetasi sejenis, bersih dari sisa sampah nabati

2. Bangunan dengan konstruksi permanen harus dilengkapi perizinan sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
* Bangunan perkantoran & bangunan lain yang tertata dengan baik sesuai fungsinya, memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas tata Kota
* Bangunan/ruang Petugas Keamanan
* Bangunan/ruang petugas Karantina Tumbuhan
* Bangunan/gudang peralatan

3. Dapat menampung berbagai jenis MP serta alat angkutnya.
* Dapat menampung sejumlah MP dalam pembungkusnya atau dalam keadaan curah.
* Alat angkut dapat bebas bergerak dan mudah dikendalikan.

4. Tempat dengan sarana jalan memadai dan bebas banjir.
* Sarana jalan dengan pengerasan tertentu untuk dapat menahan beban alat angkut.
* Memiliki saluran drainase dan septic tank yang memadai.
* Sarana penampung/peralatan berventilasi dan tidak lembab.

5. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang perlindungan tanaman.
* Dinas Pertanian Propinsi/Kota/Kabupaten.
* Komisi perlindungan Tanaman (sesuai dengan peraturan daerah setempat).