INFORMASI KEAMANAN HAYATI NABATI

By : | On : 09 FEBRUARI 2017 | 307 VIEWS

Keamanan hayati yang lebih populer dengan istilah biosafety merupakan salah satu isu yang dikaji dan diputuskan untuk diperhatikan pada  Konvensi Keaneka Ragaman Hayati. Isu ini kemudian berhasil dikembangkan menjadi suatu protokol global yang disebut sebagai Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati yang disepakati pada bulan Desember 1999 di Montreal, Canada. Latar Belakang.

Pangan merupakan kebutuhan dasar/pokok manusia, dimana pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia termasuk Indonesia. Keamanan pangan (food safety) termasuk produk pertanian sekarang ini menjadi tren dunia dan menjadi tuntutan utama konsumen. Keamanan pangan itu sendiri adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, fisik dan benda lain yang menggganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi yang akan memberikan kesejahteraan dan ketenteraman batin masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan fungsi keamanan pangan dengan merujuk pada standar-standar internasional, pedoman-pedoman dan rekomendasi yang dikembangkan oleh komisi Codex Alimentarius yang terkait dengan bahan aditif, residu pestisida, cemaran, metoda analisis dan pengambilan sample, dan kode/pedoman umum praktek-praktek higienik. Dengan kata lain, kemanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan , dan membahayakan kesehatan manusia.

Untuk memberikan jaminan keamanan pangan ini Pemerintah telah secara serius melindungi rakyat/konsumen agar pangan tersedia bermutu, bergizi, dan aman bagi kesehatan manusia dengan diundang-undangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dengan PP 28 tahun 2004 ini melibatkan berbagai instansi teknis yang berkaitan dengan tersedianya pangan aman mulai darihulu sampai hilir, mulai on farm sampai dengan siap saji. Oleh karena itu diperlukan konsep keamanan pangan yang komprehensif untuk melakukan pengawasan kemanan pangan ini yang melibatkan seluruh instansi maupun pihak lain yang terkait dalam seluruh rantai pangan dari hulu ke hilir.

Keamanan Hayati

TUGAS BARU BADAN KARANTINA PERTANIAN

Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu instansi Pemerintah dibawah Departemen Pertanian yang sangat terkait dengan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan pertanian yang sangat terkait dengan perdagangan Internasional. Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan berdasarkan UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Tugas pokok dan fungsi Karantina Tumbuhan adalah melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Indonesia dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai usaha dilakukan melalui peraturan-peraturan karantina baik secara nasional maupun internasional. Berbagai perjanjian bilateral, multilateral, konvensi dan kerjasama regional dilakukan guna mencegah  penyebaran jenis OPT yang selama ini dianggap potensial merugikan tanaman pertanian atau tanaman lainnya.

Paradigma baru Badan Karantina Pertanian disamping menyelenggarakan fungsi Perkarantinaan sebagaimana tersebut diatas, juga diberikan tugas dan fungsi tambahan/baru di bidang Pengawasan Keamanan Hayati dengan ditetapkan melalui Peraturan Menteri  Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi Departemen Pertanian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut melalui Permentan diatas telah dibentuk Pusat Baru dibawah Badan Karantina Pertanian, yaitu Pusat Informasi dan Keamanan Hayati untuk melaksanakan fungsi di bidang pengawasan keamanan hayati (Keamanan Pangan) terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang di ekspor, di impor dan di antar area.

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas mengatur perihal kelembagaan dari Pusat Informasi dan Keamanan Hayati. Namun, dengan hanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut Pusat Informasi dan Kemanan Hayati tidak dapat serta merta melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa dibantu oleh ; pertama adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau pejabat fungsional yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional yaitu pengawasan keamanan hayati terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang di ekspor, di impor dan di antar areakan, dan kedua adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis operasional substansi pekerjaannya.

Sebagai pusat baru, tugas pusat informasi dan kemanan hayati adalah melaksanakan pengembangan system dan pelayanan informasi perkarantinaan, serta penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang di ekspor, impor dan antar area.

Dengan tugas dan fungsi baru ini Badan Karantina Pertanian semakin lengkap strategis berperan, selain melindungi sumber daya alam hayati juga berperan serta melindungi konsumen dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang terkandung dalam produk pertanian  dan pangan asal hewan dan tumbuhan serta menjamin nilai tambah produk pertanian.

Disisi lain, memasuki era globalisasi persaingan produk pertanian/hortikultura Indonesia akan semakin ketat terutama dalam hal mutu dan harga. Pertemuan Internasional yang dilakukan  di Jenewa pada tanggal 15 – 18 juli 2001 yang mengangkat tema ”Ways to Enchance the Production and Export Capacities of Developing Countries of Agriculture and Food Products” telah merumuskan antara lain bahwa kualitas pangan (food quality) harus mencakup keamanan pangan (food safety) dan kualitas lingkungan (environmental quality). Organisasi internasional seperti FAO telah menetapkan standar, pedoman dan rekomendasi internasional untuk kemanan pangan (food safety) dengan membuat Codex Alimentarius Comission (CAC), untuk kesehatan hewan dan zoonosis adalah IOE (the International Office of Epizootic). FAO bersama the Internasional Plant Protection Convention (IPPC) juga mengatur kesehatan tumbuhan . selanjutnya persetujuan internasional lainnya seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) juga mulai diterapkan. Artinya di era globalisasi ini telah terjadi perubahan perilaku dan sikap konsumen dalam membeli suatu produk pertanian termasuk hortikultura. Mereka mulai sadar akan pentingnya kesehatan sehingga tuntutan akan produk yang aman baik bagi kesehatan dan lingkungan akan semakin meningkat pula. Atas dasar inilah negara-negara maju memberlakukan barier nontarif. Dampak dari penerapan persetujuan internasional tersebut sudah kita rasakan, salah satunya pasar domestik telah dibanjiri produk holtikultura impor, sementara produk dalam negeri sulit memasuki pasar impor.

Dalam kaitannya dengan diberlakukannya liberalisasi pasar, litbang hortikultura perlu memperhatikan berbagai hal yang tentunya dapat memberikan jaminan bahwa inovasi teknologi termasuk produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan diet konsumen miskin, mengakomodasi kebutuhan pasar petani, dan memiliki daya saing tinggi, serta memenuhi persyaratan standar internasional. Litbang Hortikultura harus mampu menghasilkan teknologi ramah lingkungan dalam mendukung keamanan pangan, di samping itu, dalam upaya menjada keamanan pangan (kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia), sistem pengawasan keamanan pangan khususnya hortikultura (buah dan sayuran) perlu diperketat dan dibakukan dengan melibatkan instansi terkait seperti Karantina dan Badan POM serta disosialisasikan kepada masyarakat